Abbi Umar

Icon

Abbi Umar Jobs, Projects, and Notes

Konflik KPK Vs POLRI | Cicak Vs Buaya | Komentar dan Respon

KPK vs POLRI - cicak vs buayaKonflik KPK Vs POLRI menjadi berita hangat saat ini. Kasus konflik ini dimulai sejak Antasari Ashar ditetapkan sebagai tersangka dan diperuncing sejak Kabareskrim Susno Djuadji dicurigai dalam kasus korupsi Bank Century. Komentar dan Tanggapan Susno Djuadji makin membuat konflik ini bertambah panas. Beliau menganalogikan KPK sebagai cicak dan POLRI sebagai buaya. Pendukung KPK sendiri membentuk koalisi CICAK (Cinta Indonesia Cinta KPK). Berikut adalah komentar dan respon beberapa pihak:

KPK vs POLRI – Cicak koq berani melawan Buaya?

Komentar dan Respon Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar (Kabareskrim) POLRI Komisaris Jendral Susno Duadji

(Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang goblok. Gimana tidak goblok, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa. Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/i…130792.id.html

Presiden RI mengakui isu KPK Vs Polri tapi tidak bisa ikut campur.

Komentar dan Respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Di waktu yang lalu terus terang ada gesekan antara KPK dan MA, antara KPK dan BPK. Sekarang ini barangkali sedikit ada gesekan antara KPK dan Polri. Ini realitas, saya buka saja, sebagai wujud transparansi kita, tetapi bukan tidak ada solusi, bukan tidak ada jalan keluar. Kita semua ingin betul-betul menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Komentar dan Respon Staf Khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana

Karena ini masalah hukum, tidak tepat presiden ikut campur terlalu jauh. Bahkan ikut campur tidak terlalu jauh pun tidak tepat. Ikuti saja aturan main yang ada. Saya juga meminta kepada aparat kedua intansi hukum itu untuk tidak saling balas dendam, terkait upaya pemberantasan korupsi yang sedang mereka lakukan. Ketegangan antara dua institusi penegak hukum tersebut juga diharapkan tidak sampai bertujuan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Aparat penegak hukum tentunya harus paham bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan dengan upaya saling mendiskreditkan. Jika tuduhan-tuduhan terhadap petinggi KPK dan polisi jika memang tidak terbukti maka harusnya proses hukumnya dihentikan.

Komentar dan Respon Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa ikut campur soal saling periksa yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI. Pasalnya, selain tugas pokok kedua lembaga itu berbeda, keduanya juga menjalankan kewenangannya masing-masing. Tugas Pokok keduanya berbeda, jadi tidak bisa (dicampuri). Yang penting. Pemberantasan korupsi jangan sampai berhenti dan dihentikan karena itu (saling periksa). Koordinasi sudah dilakukan untuk mengefektifkan tugas pokok masing-masing lembaga, termasuk KPK dan Polri. Bagi Presiden yang penting jangan sampai pemberantasan korupsi berhenti.

Tidak Ada Isu KPK Vs POLRI | cicak vs buaya

Komentar dan Respon Kepala POLRI Jendral Bambang Hendarso Danuri

Tidak ada rivalitas, tidak ada masalah. Ke depan harus saling memperkuat. Korupsi harus terus diberantas. Begitu juga dengan sinyalemen adanya gesekan antarlembaga ini. Enggak ada gesekan. Prinsipnya kita harus saling memperkuat antarpenegak hukum.

Presiden tidak netral dalam isu KPK vs POLRI | Cicak Vs Buaya

Komentar dan Respon Aktivis Cicak (Koalisi Cinta Indonesia Cinta KPK) Ery Nugroho

KPK saat ini terus dibombardir oleh pihak-pihak yang merasa gerah dengan keberadaan komisi itu yang menjurus kriminalisasi. Oleh karena itu Cicak berharap pembombardiran KPK tersebut dihentikan. Kami juga prihatin melihat SBY tak netral dalam menyikapi pertarungan KPK-Polri.

Komentar dan Respon Peneliti Hukum ICW (Indonesian Corruption Watch) Febri Diansyah

Alasan ‘kegentingan memaksa’ yang digunakan Presiden SBY sebagai prasyarat diterbitkannya Perpu Plt pimpinan KPK dipertanyakan. Pasalnya, tindakan serupa tidak dilakukan Presiden saat melihat ‘konflik’ KPK vs Polri. Sangat kontradiktif melihat sikap presiden saat ini dibandingkan dengan ketika dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri,” Kalau berbicara keadaan genting, justru harus bertindak saat ada pimpinan lembaga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang tidak jelas. Karena kasusnya cenderung bersifat administratif dan berpotensi konflik kepentingan, ini lebih memenuhi kualifikasi kegentingan yang memaksa, Dengan demikian, logika dan semangat Presiden di balik penerbitan Perpu patut dipertanyakan secara serius. Apakah benar untuk menyelamatkan KPK atau untuk menjebak KPK dan mengkerdilkan KPK agar dapat diatur oleh otoritas politik tertentu? Jangan sampai, arti kegentingan memaksa mengacu pada kepentingan kelompok politik tertentu yang terganggu dan bernasib genting jika KPK tidak bisa dikontrol.

POLRI persilahkan KPK Periksa Oknum POLRI sesuai kewenangan

Komentar dan Respon Kadiv Humas Mabes POLRI Irjen Pol Nanan Sukarna

Silahkan saja, mau periksa siapa sesuai kewenangan. Semua mempunyai kewenangan masing-masing. Yang jelas ini kewenangan untuk kepentingan instistusi bukan pribadi.

Kaji Dalang Di balik isu adu domba KPK Vs POLRI

Komentar dan Respon Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua

Kami sedang mengkaji dugaan skenario besar dan pengagas utama yang mengadu domba tiga institusi penegak hukum, yaitu KPK, Kepolsian, dan Kejaksaan. Kami sedang mengkaji gesekan antara Kepolisian dan Kejaksaan di satu sisi dengan KPK di sisi lain, ataukah ketiga institusi ini sengaja diadu domba oleh master mind.

MK tidak bisa tangani masalah KPK Vs POLRI

Komentar dan Respon Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

MK tak dapat mengadili gugatan sengketa kewenangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kewenangan KPK berasal dari undang-undang. Padahal, Mahkamah Konstitusi hanya bisa mengadili sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dasar. Saran saya agar mereka mengadu ke Pengadilan Tata Usah Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Silahkan KPK Vs POLRI Adu Kuat

Komentar dan Respon Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki

Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Saya menilai tidak ada yang aneh dengan langkah Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan dan staf KPK. Sebaliknya, juga tidak ada yang aneh bila KPK nantinya juga melakukan hal yang sama terhadap pimpinan dan anggota Polri. Untuk membuktikan siapa yang benar. Silahkan kedua instansi penegak hukum itu saling adu kuat alat bukti saja dan jangan dikesankan sebagai ajang balas dendam. Polri kan mendapat informasi kalau ada suap di tubuh KPK dari PT Masaro. Dan KPK harus mengklarifikasi ini. Permasalahan tersebut harus dikomunikasikan secara baik antara KPK dengan penyidik polri. Dan penyidik polri juga harus objektif. Saya tidak mau memberi penilaian siapa yang benar, KPK atau Polri, biar hasil dari penyidikan yang akan menjawabnya.

Filed under: Konflik, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Responses

  1. noordin says:

    pecat SD, kayak ndak ada yg lebih baik dr dia, orang kayak gitu aja dibela mati2an ri..kapolri

  2. Iklan Gratis says:

    saat cicik dan buaya berseteru…
    ternyata tikusnya tertawa terbahak-bahak…
    berarti keuntungan berada dipihak tikus hehehe…
    selain bisa lebih leluasa memanfaatkan moment perseteruan ini,
    sang tikus pun bisa dengan leluasa menggerogoti uang rakyat…

    klo sudah begini, siapa yang jadi pemenangnya yah….
    apakah cicak? apakah buaya? atau justru malah sang tikus???

    semoga saja perseteruan ini segera berakhir…
    dan semoga saja masing2 pihak dapat bekerja sama dengan profesional…
    agar dapat membangun negara kita ini lebih maju….
    amin…

  3. ali says:

    kmu bduo kpk dan polri btinju bae…
    dripada bkin mlu indo aja

  4. dededganteng says:

    biang semua keributan adalah pimpinan yang kurang bisa menyikapi hal tersebu sehingga media massa yang tadinya menjadi pencerah sekarang ikut berseteru untuk menghancurkan institusi dan masyarakat sebenarnya jadi bingung, semua yang setuju karena ikut ikutan karena mungkin pernah masalah dengan polisi sendiri, seperti kena tilang mungkin.
    kejayaan polisi akan hilang karena kewenangan dibagi-bagi oleh pejabat pemerintah agar kepolisian hancur dan menjai budak penguasa dan saya sebagai WNI tetap supermaksi hukum tegak setegaknya serta saya minta aparat penegak hukum tidak dibeda bedakan dalam anggaran seperti kepolisian adalah penegak hukum yang paling miskin sejagad.
    saya harap kepolisian lebih satria menerima kenyataan ini saya yakin kepolisian bukan militerisasi lagi.

  5. bagindo dianjuang says:

    penegak hukum jangan jadi bola api bagi pengusaha dan penguasa, oke.

  6. wawan says:

    stop dukung mendukung, krn bisa ancam persatuan bangsa. Bisa dibayangkan bila ada yg pro selain KPK trus beri dukungan secara terang2an….mo di adu nih bangsa…ntar kayak insiden monas yg pro & kontra ttg kebebasan agama….nah klo ini lebih sedrius krn melibatkan institusi yg punya kekuasan utk menagkap, menahan, punya senjata, dll. Utamakan kesatuan bangsa & kirim semua orang2 yang nama2nya tersangkut untuk jadi duta besar ke LN. ntar lama2 masyarakat kita lupa sendiri…dan presiden dan DPR mulai siapkan UU yg lebih bagus. Damai itu Indah.

  7. muammar says:

    hmm..
    kalau pak polisi sama om kpk berantem..
    siapa ya yg bisa melerai??
    kalau rakyat yg melerai sepertinya gak mungkin.
    karena pasti ego mereka tinggi bgt..

    waaaah..

  8. rial says:

    klo menurut saya kpk & polri nggak salah, yang salah oknumnya, mau kpk mau polri jika salah ditindak

  9. Donny says:

    Institusi Penegakan Hukum dinegara kita belum sepenuh hati melakukan perbaikan moral secara konsisten yang tidak didasari atas niat ikhlas demi kepentingan rakyat secara menyeluruh dan masih ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang mengikat, sehingga sering terjadi kontraproduktif antara yang bersungguh-sungguh dengan yang sekedar berpura-pura. Apa yang dapat kita wariskan kelak bagi generasi bangsa selanjutnya ?

  10. Ape Mofiet says:

    setelah melihat acara TV One oleh MK dipimpin oleh Ketuanya Machfud MD, maka janganlah kita hanya bisa menduga siapa salah siapa benar, karena Polisi dan Jaksa tentunya menganut sistem hukum Praduga Tidak Bersalah, maka marilah kita serahkan kepada waktu saja ” Yang benar PASTI benar ” tegagkkan Hukum walau Bumi terbelah dua, dan salut pada Bapak Kapolri BHD semoga Pak Polisi sampai kapan pun tetap solid, Jayalah Tribrata KU, kami semua bersama pendukung setia.

  11. sayakan masih sekolah ni! Seharusnya bapak-bapak yang mengurus negara ini beri contoh yang baik dong sama generasi penerusnya. Memangnya Bapak-bapak yang mengurus negara ini tidak ada yang punya Anak, untuk meneruskan kelanjutsn hidup Negara ini.

  12. Ashari Thamrin M, SS says:

    KPK-POLRI KORBAN ADU DOMBA WIJAYA BERSAUDARA

    Saya punya pendapat lain dari hiruk pikuk KPK vs Polri belakangan ini. Dari pemutaran sadapan, dengar pendapat di DPR, Kroscek Media kepada sejumlah saksi kunci (Ary Muladi, Ady Sudarsono, MS Ka’ban dan juga Candra-Bibit) saya dapat simpulkan bahwa ini adalah skenario dari WIJAYA BERSAUDARA (aNGGORO&aNGGODO) untuk memecah institusi Negara kita. Ini poitik pecah belah BRO.
    Dari semua PATI (Baik KPK ataupun POLRI) atau PATI lainnya yang dituding menerima uang suap/pemerasan, tak satupun diantara mereka yang terbukti menerima uang tersebut. Jadi kemana uang itu?
    Ary Muladi mengakui bahwa uang itu diserahkan pada Sosok JULIANTO. Tapi apa benar uang itu ada? Atau hanya spekulasi Ary Muladi? Dalam bentuk apa uang sebanyak itu diberikan? Cek, tunai, transfer? Tak satupun dari PATI kita yang menerimanya.
    Lalu, siapakah si JULIANTO? Dia Suruhan Anggodo atau Pihak KPK? Atau benar menurut Polisi hanya rekayasa Ary Muladi? Kalau mau menemukan sosok Julianto, harusnya ditelusuri dari situ.
    Dugaan saya, kalau sosok Julianto itu memang ada, maka dia adalah suruhan Anggodo. Uang itu kembali kepada Anggodo.Anggodo tidak pernah rela menyerahkan uang sebanyak itu. Atau bias jadi uang itu memang tidak ada, tapi Anggodo dan Ary Muladi bersekongkol mengarang cerita dengan menghadirkan sosok JULIANTO. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk mengobok-obok dan memecah belah institusi Negara kita.
    KARENA ITU, TANGKAP SAJA WIJAYA BERSAUDARA (ANGGORO&ANGGODO) ITU. MEREKALAH BIANGNYA KELADINYA.
    salam saya dari bone bolango. gorontalo. 085299309259

  13. ZAI says:

    CICAK SEKARANG INI MEMPUNYAI MUSUH YANG AMAT BERAT. OLEH SEBAB ITU CICAK HARUS MEMPUNYAI SERTATEGI KUSUS UNTUK MENGGALAHKAN BUAYA, DENGAN MEMBERI UMPAN YANG SANGAT BESAR,MUNGKIN DENGAN PERUT KENYANG DAN AMAN BARULAH BUAYA BISA BERKATA JUJUR.

  14. Warga negara yang ga kritis atas kondisi bangsanya sendiri.
    hhmm…buka hati n buka fikiran ya pak, trims!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: